Pada 19 Januari tahun 2024, Ditjen Pajak Suryo Utomo menetapkan peraturan baru, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Aturan ini menjelaskan bahwasannya pelaporan PPh Pasal 21 kini menggunakan saluran E-Bupot PPh Pasal 21 yang dapat diakses melalui menu laman DJP Online. Seperti tertera pada Pasal 2 Ayat 1, dijelaskan bahwa pihak pemotong pajak wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, memberikan Bukti Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 kepada penerima penghasilan, dan melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
Terdapat empat bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang ditetapkan dala peraturan ini diantaranya:
1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 (Formulir 1721-VI),
2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final (Formulir 1721-VII),
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII), dan
4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (Formulir 1721-A1)
Dalam membuat bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, terdapat beberapa ketentuan diantarnya, satu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 (Formulir 1721-VI), Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final (Formulir 1721-VII), Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII) hanya dapat digunakan uuntuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Sedangkan untuk satu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (Formulir 1721-A1) digunakan untuk satu penerima penghasilan dan satu objek pajak.
Selain menjelaskan tentang Bukti Pemotongan, peraturan ini juga menjelaskan terkait SPT Masa PPh Pasal 21. SPT Masa PPh Pasal 21 dapat dibuat dalam bentuk formulir kertas atau dapat dalam bentuk dokumen elektronik. Dimana jika dalam bentuk formulir kertas dapat disampaikan secara langsung ke KPP, melalui pos, atau dapat melalui Perusahaan jasa ekspedisi.Sedangkan dalam bentuk dokumen elektronik dapat di sampaikan melalui aplikasi E-Bupot 21/26 pada laman DJP Online. Bagi yang menyampaikan SPT Masa PPh 21 dalam bentuk dokumen elektronik untuk masa pajak selanjutnya tidak boleh berganti ke bentuk formulir kertas.
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 ini berlaku mulai masa pajak Januari 2024. Hal ini menjadikan peraturan sebelumnya yaitu PER-14/PJ/2013 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
Terdapat empat bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang ditetapkan dala peraturan ini diantaranya:
1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 (Formulir 1721-VI),
2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final (Formulir 1721-VII),
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII), dan
4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (Formulir 1721-A1)
Dalam membuat bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, terdapat beberapa ketentuan diantarnya, satu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 (Formulir 1721-VI), Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final (Formulir 1721-VII), Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII) hanya dapat digunakan uuntuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Sedangkan untuk satu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (Formulir 1721-A1) digunakan untuk satu penerima penghasilan dan satu objek pajak.
Selain menjelaskan tentang Bukti Pemotongan, peraturan ini juga menjelaskan terkait SPT Masa PPh Pasal 21. SPT Masa PPh Pasal 21 dapat dibuat dalam bentuk formulir kertas atau dapat dalam bentuk dokumen elektronik. Dimana jika dalam bentuk formulir kertas dapat disampaikan secara langsung ke KPP, melalui pos, atau dapat melalui Perusahaan jasa ekspedisi.Sedangkan dalam bentuk dokumen elektronik dapat di sampaikan melalui aplikasi E-Bupot 21/26 pada laman DJP Online. Bagi yang menyampaikan SPT Masa PPh 21 dalam bentuk dokumen elektronik untuk masa pajak selanjutnya tidak boleh berganti ke bentuk formulir kertas.
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 ini berlaku mulai masa pajak Januari 2024. Hal ini menjadikan peraturan sebelumnya yaitu PER-14/PJ/2013 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
On January 19, 2024, the Directorate General of Taxes, led by Suryo Utomo, issued a new regulation, Director General of Taxes Regulation Number PER-2/PJ/2024 concerning the Form and Procedures for Creating Withholding Tax Certificates for Income Tax Article 21 and/or Income Tax Article 26, as well as the Form, Content, Procedures for Completion, and Procedures for Submitting the Periodic Tax Return (SPT Masa) for Income Tax Article 21 and/or Income Tax Article 26.
This regulation explains that the reporting of Income Tax Article 21 (PPh 21) is now carried out through the E-Bupot PPh 21 channel, which can be accessed through the menu on the DJP Online website. As stated in Article 2 paragraph (1), withholding agents are required to create a Withholding Tax Certificate (Bukti Pemotongan) for PPh Article 21 and/or PPh Article 26, provide the Withholding Tax Certificate for PPh Article 21 and/or PPh Article 26 to the income recipient, and report the Withholding Tax Certificate for PPh Article 21 and/or PPh Article 26.
There are four types of PPh Article 21 and/or PPh Article 26 withholding tax certificates stipulated in this regulation, namely:
1. Withholding Tax Certificate for non-final PPh Article 21 or PPh Article 26 (Form 1721-VI)
2. Withholding Tax Certificate for final PPh Article 21 (Form 1721-VII)
3. Monthly Withholding Tax Certificate for PPh Article 21 (Form 1721-VIII)
4. Withholding Tax Certificate for PPh Article 21 for permanent employees or pensioners receiving periodic pension payments (Form 1721-A1)
In preparing the PPh Article 21 and/or PPh Article 26 withholding tax certificates, several provisions apply. One non-final PPh Article 21 or PPh Article 26 Withholding Tax Certificate (Form 1721-VI), Final PPh Article 21 Withholding Tax Certificate (Form 1721-VII), and Monthly PPh Article 21 Withholding Tax Certificate (Form 1721-VIII) may only be used for one income recipient, one tax object code, and one tax period. Meanwhile, one PPh Article 21 Withholding Tax Certificate for permanent employees or pensioners receiving periodic pension payments (Form 1721-A1) is used for one income recipient and one tax object.
In addition to explaining the Withholding Tax Certificate, this regulation also describes the Periodic Tax Return (SPT Masa) for PPh Article 21. The SPT Masa PPh Article 21 may be prepared in the form of a paper form or an electronic document. If submitted in paper form, it can be delivered directly to the Tax Service Office (KPP), by post, or through a courier or expedition service company. Meanwhile, if submitted as an electronic document, it must be submitted through the E-Bupot 21/26 application available on the DJP Online website. Taxpayers who submit the SPT Masa PPh 21 in electronic form for a tax period are not allowed to switch back to paper form submission for the following tax periods.
Director General of Taxes Regulation Number PER-2/PJ/2024 has been effective starting from the January 2024 tax period. As a result, the previous regulation, PER-14/PJ/2013, is declared no longer valid.
This regulation explains that the reporting of Income Tax Article 21 (PPh 21) is now carried out through the E-Bupot PPh 21 channel, which can be accessed through the menu on the DJP Online website. As stated in Article 2 paragraph (1), withholding agents are required to create a Withholding Tax Certificate (Bukti Pemotongan) for PPh Article 21 and/or PPh Article 26, provide the Withholding Tax Certificate for PPh Article 21 and/or PPh Article 26 to the income recipient, and report the Withholding Tax Certificate for PPh Article 21 and/or PPh Article 26.
There are four types of PPh Article 21 and/or PPh Article 26 withholding tax certificates stipulated in this regulation, namely:
1. Withholding Tax Certificate for non-final PPh Article 21 or PPh Article 26 (Form 1721-VI)
2. Withholding Tax Certificate for final PPh Article 21 (Form 1721-VII)
3. Monthly Withholding Tax Certificate for PPh Article 21 (Form 1721-VIII)
4. Withholding Tax Certificate for PPh Article 21 for permanent employees or pensioners receiving periodic pension payments (Form 1721-A1)
In preparing the PPh Article 21 and/or PPh Article 26 withholding tax certificates, several provisions apply. One non-final PPh Article 21 or PPh Article 26 Withholding Tax Certificate (Form 1721-VI), Final PPh Article 21 Withholding Tax Certificate (Form 1721-VII), and Monthly PPh Article 21 Withholding Tax Certificate (Form 1721-VIII) may only be used for one income recipient, one tax object code, and one tax period. Meanwhile, one PPh Article 21 Withholding Tax Certificate for permanent employees or pensioners receiving periodic pension payments (Form 1721-A1) is used for one income recipient and one tax object.
In addition to explaining the Withholding Tax Certificate, this regulation also describes the Periodic Tax Return (SPT Masa) for PPh Article 21. The SPT Masa PPh Article 21 may be prepared in the form of a paper form or an electronic document. If submitted in paper form, it can be delivered directly to the Tax Service Office (KPP), by post, or through a courier or expedition service company. Meanwhile, if submitted as an electronic document, it must be submitted through the E-Bupot 21/26 application available on the DJP Online website. Taxpayers who submit the SPT Masa PPh 21 in electronic form for a tax period are not allowed to switch back to paper form submission for the following tax periods.
Director General of Taxes Regulation Number PER-2/PJ/2024 has been effective starting from the January 2024 tax period. As a result, the previous regulation, PER-14/PJ/2013, is declared no longer valid.
