DJP Menerbitkan Aturan Baru Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024

          Pada 19 Januari tahun 2024, Ditjen Pajak Suryo Utomo menetapkan peraturan baru,  Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Aturan ini menjelaskan bahwasannya pelaporan PPh Pasal 21 kini menggunakan saluran E-Bupot PPh Pasal 21 yang dapat diakses melalui menu laman DJP Online. Seperti tertera pada Pasal 2 Ayat 1, dijelaskan bahwa pihak pemotong pajak wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, memberikan Bukti Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 kepada penerima penghasilan, dan melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Terdapat empat bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang ditetapkan dala peraturan ini diantaranya:

1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 (Formulir 1721-VI),

2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final (Formulir 1721-VII),

3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII), dan

4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (Formulir 1721-A1)

Dalam membuat bupot PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, terdapat beberapa ketentuan diantarnya, satu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 (Formulir 1721-VI), Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final (Formulir 1721-VII), Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII) hanya dapat digunakan uuntuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Sedangkan untuk satu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (Formulir 1721-A1) digunakan untuk satu penerima penghasilan dan satu objek pajak.

Selain menjelaskan tentang Bukti Pemotongan, peraturan ini juga menjelaskan terkait SPT Masa PPh Pasal 21. SPT Masa PPh Pasal 21 dapat dibuat dalam bentuk formulir kertas atau dapat dalam bentuk dokumen elektronik. Dimana jika dalam bentuk formulir kertas dapat disampaikan secara langsung ke KPP, melalui pos, atau dapat melalui Perusahaan jasa ekspedisi.Sedangkan dalam bentuk dokumen elektronik dapat di sampaikan melalui aplikasi E-Bupot 21/26 pada laman DJP Online. Bagi yang menyampaikan SPT Masa PPh 21 dalam bentuk dokumen elektronik untuk masa pajak selanjutnya tidak boleh berganti ke bentuk formulir kertas.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 ini berlaku mulai masa pajak Januari 2024. Hal ini menjadikan peraturan sebelumnya yaitu PER-14/PJ/2013 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Baca Artikel Lainnya