PMK No. 11 Tahun 2025 Resmi Berlaku, Ini Ketentuan Baru PPN yang Harus Diketahui

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain serta besaran tertentu. Aturan ini menggantikan beberapa ketentuan sebelumnya dan menyelaraskan kebijakan PPN dalam berbagai sektor ekonomi. Aturan ini terbit tanggal 4 Februari 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2025. apa saja perubahan di aturan ini? berikut penjelasannya.

Peraturan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu: penetapan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, termasuk untuk sektor tertentu seperti impor barang kena pajak, jasa kena pajak, serta pemanfaatan barang dan jasa dari luar daerah pabean serta penyesuaian Besaran Tertentu PPN, yang berlaku untuk berbagai jenis transaksi, seperti perdagangan kendaraan bermotor bekas, jasa periklanan, serta transaksi di sektor pertanian dan energi.

Ketentuan Utama dalam PMK 11/2025

Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dijelaskan dalam peraturan ini memperbarui ketentuan dalam sejumlah PMK terdahulu,seperti PMK No. 75/PMK.03/2010 dan PMK No. 102/PMK.011/2011. Beberapa ketentuan penting adalah untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), nilai lain ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Pemerintah juga menetapkan besaran tertentu PPN untuk berbagai transaksi, seperti: Perdagangan kendaraan bermotor bekas dikenakan tarif sebesar 1,1% dari harga jual. Hasil pertanian tertentu, seperti produk tanaman pangan dan hortikultura, dikenakan PPN 1,1% dari harga jual. Emas perhiasan dan jasa terkait, dikenakan tarif PPN antara 10%-15% dari harga jual tergantung pada rantai distribusi.

Detail dari rincian usaha dan penyerahan dengan DPP nilai lain atau besaran tertentu serta contoh transaksi dijelaskan dalam PMK ini.

Kesimpulan dalam PMK 11/2025 diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menghitung kewajiban PPN mereka serta mengurangi ketidakpastian dalam administrasi perpajakan. Dengan aturan ini, sektor-sektor yang sebelumnya mengalami kendala dalam penetapan dasar pengenaan pajak dapat menyesuaikan perhitungan mereka dengan lebih jelas dan terstruktur. Aturan ini juga berlaku surut dan diharapkan para WP dengan DPP nilai lain atau besaran tertentu membetulka faktur yang mungkin sebelumnya telah diterbitkan. Apakah usahamu menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu?

Baca Artikel Lainnya