Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh pejabat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dijelaskan bahwa meskipun eksportir diwajibkan menahan 100% DHE mereka di rekening khusus di dalam negeri, mereka tetap dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan operasional serta pembayaran kewajiban dalam mata uang asing. Pemerintah juga memastikan ketersediaan instrumen keuangan seperti Sukuk Bank Indonesia (SVBI) agar eksportir dapat mengelola dana mereka dengan lebih fleksibel.

Regulasi ini sejalan dengan praktik terbaik di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand yang juga mewajibkan eksportir menahan devisa dalam mata uang lokal mereka. Dengan adanya sistem pemantauan berbasis sektor industri, seperti batubara dan kelapa sawit, pemerintah akan memastikan kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan ini.

Namun, kebijakan ini juga menuai pertanyaan, terutama terkait dampaknya terhadap ekspor nasional, khususnya di sektor pertambangan nonmigas yang saat ini mengalami penurunan. Selain itu, beberapa pihak mempertanyakan bagaimana pemerintah akan mengatasi potensi eksploitasi celah regulasi oleh eksportir yang mungkin melaporkan kebutuhan operasional yang lebih tinggi dari kenyataan.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis yang akan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung stabilitas ekonomi tanpa menghambat pertumbuhan bisnis. “Dengan kebijakan ini, kita bisa mencegah ekspor yang undervaluasi dan memastikan bahwa nilai ekspor yang sebenarnya tercatat dengan baik,” ujarnya.

Dengan diberlakukannya aturan ini, diharapkan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga, sementara eksportir tetap mendapatkan fleksibilitas dalam menggunakan devisa mereka sesuai kebutuhan bisnis. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para eksportir dan pelaku industri guna memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.