Insentif PPN untuk Rumah Diperpanjang, Kesempatan Emas Bagi yang Ingin Punya Hunian

Kabar baik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah! Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun hingga akhir 2025. Langkah ini diambil untuk membantu daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor properti di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Dalam kebijakan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025, pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar yang dilakukan antara 1 Januari hingga 30 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100%. Sementara itu, untuk transaksi yang terjadi antara 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif yang diberikan sebesar 50% untuk harga jual yang sama.

Perpanjangan insentif ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelian rumah, terutama bagi mereka yang ingin memiliki hunian pertama. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dorongan bagi industri properti agar tetap tumbuh dan bergerak lebih dinamis.

Apakah kebijakan ini membantu Anda untuk lebih yakin membeli rumah tahun ini? Kami ingin tahu pendapat Anda! Jangan ragu untuk berbagi pandangan atau pertanyaan dengan menghubungi kami.


Baca Artikel Lainnya
PMK 8/2026: Penguatan Akses dan Pemanfaatan Data Perpajakan oleh DJP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 yang mengatur rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaiannya untuk kepentingan perpajakan. Regulasi ini memperkuat kewajiban instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam menyampaikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta mengatur mekanisme pemberitahuan pemanfaatan data dan kewenangan DJP untuk menghimpun data tambahan apabila diperlukan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas pengawasan pajak berbasis integrasi data lintas instansi.

Read More

2 Mar 2026
Kabar Gembira! Pemerintah Tanggung PPh 21 Peserta Magang Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi merilis kebijakan baru untuk mendukung lulusan baru (fresh graduates) dalam memasuki dunia kerja. Melalui PMK Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi.

Read More

24 Feb 2026
Pemprov DKI Resmi Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 14 Juni Hingga 31 Agustus 2025!

Mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan bermotor, tanpa perlu pusing memikirkan denda atau bunga keterlambatan.

Read More

13 Jun 2025
Krisis Timur Tengah Meledak, Rupiah Tergelincir ke Rp16.304 per Dolar

Nilai tukar rupiah kembali harus menghadapi tekanan berat di tengah memanasnya tensi geopolitik global.

Read More

13 Jun 2025
Kripto Indonesia Cetak Rekor! Pengguna Naik, Transaksi Sentuh Rp35,6 Triliun

Pasar Kripto RI Semakin Bergairah: 14,16 Juta Investor dan 1.444 Aset Teregulasi

Read More

4 Jun 2025
--> //