Dwi Achmad Tax Consulting

Pemerintah Optimis Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Target Penerimaan Pajak

Pemerintah meyakini bahwa langkah efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan menghambat pencapaian target penerimaan pajak tahun 2025. Penasihat Presiden Prabowo menyampaikan bahwa meskipun realisasi pajak tahun 2024 belum mencapai target, optimisme tetap tinggi berkat kebijakan fiskal yang lebih strategis.

Dalam Undang-Undang APBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun, meningkat 14% dibandingkan target tahun 2024 yang sebesar Rp1.988,9 triliun. Langkah efisiensi anggaran dan strategi kebijakan yang lebih terarah diyakini akan mendukung pencapaian target ini.

Dengan berbagai upaya optimalisasi penerimaan negara, pemerintah berharap ekonomi tetap tumbuh stabil tanpa membebani masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini sudah tepat? Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda dengan kami!

Baca Artikel Lainnya

PMK 8/2026: Penguatan Akses dan Pemanfaatan Data Perpajakan oleh DJP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 yang mengatur rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaiannya untuk kepentingan perpajakan. Regulasi ini memperkuat kewajiban instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam menyampaikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta mengatur mekanisme pemberitahuan pemanfaatan data dan kewenangan DJP untuk menghimpun data tambahan apabila diperlukan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas pengawasan pajak berbasis integrasi data lintas instansi.

2 Mar 2026

Kabar Gembira! Pemerintah Tanggung PPh 21 Peserta Magang Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi merilis kebijakan baru untuk mendukung lulusan baru (fresh graduates) dalam memasuki dunia kerja. Melalui PMK Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi.

24 Feb 2026

Pemprov DKI Resmi Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 14 Juni Hingga 31 Agustus 2025!

Mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan bermotor, tanpa perlu pusing memikirkan denda atau bunga keterlambatan.

13 Jun 2025

Krisis Timur Tengah Meledak, Rupiah Tergelincir ke Rp16.304 per Dolar

Nilai tukar rupiah kembali harus menghadapi tekanan berat di tengah memanasnya tensi geopolitik global.

13 Jun 2025

Kripto Indonesia Cetak Rekor! Pengguna Naik, Transaksi Sentuh Rp35,6 Triliun

Pasar Kripto RI Semakin Bergairah: 14,16 Juta Investor dan 1.444 Aset Teregulasi

4 Jun 2025

Representatif Office	:	Jl. Akordion, Tunggulwulung, Lowokwaru, Kota Malang
Domisili	:	Jl. Candi Sari, II, 12, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang